HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Belawan Budaya BUMN/BUMD Daerah dprd Ekonomi headline hukum Internasional kabupaten Tapanuli Utara Kesehatan kota pematangsiantar Kriminal labuhan batu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politik & Hukum Redaksi Sergai simalungun Tebing Tinggi Teknologi

Daerah

Kriminal

Header Ads

ad

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas DPRD Kota Tebing Tinggi Terbongkar


 
Tebing Tinggi, Prospek News


 
Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNSD, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD serta Pimpinan/Anggota DPRD .

Rincian biaya perjalanan dinas yang di pertanggung jawabkan secara at cost adalah Biaya transportasi, penginapan,dan sewa kendaraan, sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjalanan Dinas (SPPD)ditanda tangani dan cap stempel oleh pejabat dari instansi tempat tujuan.
Sementara Dokumen pendukung pengeluaran Riil surat pertanggungjawaban perjalanan Dinas (SPPD) tiket boarding pass,Moda tranportasi lain, (selain pesawat, kereta api,kapal laut)juga Bil hotel tempat menginap
Hasil pemeriksaan atas temuan Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan Dinas diketahui terdapat perjalanan dinas yang di duga tidak sesuai ketentuan mengenai kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ,
Bukti temuan data menerangkan bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD kota Tebingtinggi, diketahui terdapat beberapa tiket lebih tinggi dari harga yang terdaftar pada manifest  meskapai penerbangan Garuda Indonesia (GI) hingga diduga terdapat selisih harga mencapai Rp 76jt.
Sahat Tambunan (42) pemerhati sosial kepada awak media Senin (10/12/2018) Menilai bahwa perjalanan dinas DPRD kota Tebingtinggi itu telah melanggar peraturan walikota (Perwal) Tebingtinggi nomor 16 tahun 2012, tentang perjalanan dinas jabatan dalam negri Bagi pejabat Negara,pegawai  Negeri sipil Daerah, serta pimpinan  atau Anggota DPRD di lingkungan pemerintah kota Yang menyatakan bahwa biaya transportasi 
Pegawai, biaya penginapan, biaya sewa kendaraan, dalam kota, perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
Data temuan ini menerangkan bahwa perjalanan Dinas DPRD Kota Tebing Tinggi menuai kejanggalan dan diduga tidak sah sebab ditemukan terdapat selisih harga yang cukup besar mencapai kisa Rp 76 jt atas perjalanan dinas tersebut. Apa sikap seperti ini masih saja selalu diberi toleransi......??? Tegas Sahat melepas pertanyaan kembali.(tim JOc).

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *