HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Baksos Bansos Belawan Budaya BUMN/BUMD Daerah DAIRI Dirlantas Ekonomi Gelar OPS Giat Ops Headline Hut Bhayangkara Internasional Kesehatan Kriminal Laeikan Mapolres Medan Nasional Olahraga Opini PAKPAK BHARAT Pendidikan Penemuan Ular Piton Raksasa Politik & Hukum Samsat Medan Utara Satlantas Sergai SINGKIL SUBULUSSALAM Sumut Tanjung Balai Tebing Tinggi Teknologi Tersengat Arus listrik Tegangan Tinggi

Daerah

Kriminal

Header Ads

ad

Yasonna H Lauly Menteri Hukum Dan HAM RI Perlu Tau: Laporan Pengaduan Tindak Pidana Pungli Dan Korupsi "Diabaikan"


Medan, Prospek News

Yasonna H Lauly Menteri Hukum Dan HAM (Hak Asasi Manusia) RI perlu tau "Laporan Pengaduan Tindak Pidana Pungli dan Korupsi di abaikan". Laporan tersebut beserta bukti bukti di sampaikan Awaluddin kepada Ka Kanwil Kemenkumham RI Kantor Wilayah Sumut (Sumatera Utara) di terima Evy tanggal 31 Agustus 2018. (Foto: Yasonna H Lauly Menteri Hukum Dan HAM RI).

Laporan di sampaikan juga kepada Direktur Jendral HAM Kementerian Hukum dan HAM RI No. KAV X 6/5 Jalan H.R Rasuna Said No KAV X 6 No 8 RT. 16 RW. 4  Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan VIA JNE expedisi Medan. Petugas Srinimes Agen  Letda Sujono Medan No Resi 0410 6000 6951 518 tanggal 31 Agustus 2018.

Laporan pengaduan tersebut terkait oknum Pegawai Kanwil Kemenkumham RI Kantor Wilayah Sumut " beking " Pungli. Laporan  sampai sekarang mengendap terkesan di abaikan. Pelapor tidak menerima informasi perkembangan mengenai hasil laporan pengaduaan dari unit layanan pengaduan. Dalam kesempatan ini  melalui Prospek News pelapor memohon kepada Yasonna H Lauly Menteri Hukum Dan HAM RI untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Konon Kemenkumham merupakan Anggota dari Satgas (Satuan Tugas) Saber Pungli yang di bentuk Joko Widodo Presiden RI. Pepres No 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli  (Sapu Bersih Pungutan Liar) untuk memberantas praktek Pungli di Indonesia. Satgas Saber Pungli juga di beri kewenangan untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kok malah jadi "Beking". (*)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *