HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Belawan Budaya BUMN/BUMD Daerah dprd Ekonomi headline hukum Internasional kabupaten Tapanuli Utara Kesehatan kota pematangsiantar Kriminal labuhan batu Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politik & Hukum Redaksi Sergai Tebing Tinggi Teknologi

Daerah

Kriminal

Header Ads

ad

Bupati Sergai Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Nelayan Tradisional dan Nelayan Modern di Wilayah Provinsi Sumut

Prospeknews.com, Serdang Bedagai - Bupati Serdang Bedagai Ir.H.Soekirman menghadiri Rakor penanganan Konflik Sosial Nelayan Modern di Wilayah Provinsi Sumut, di aula Rapat Sinabung Mapolda Sumut Kabupaten Deli Serdang, Rabu ( 3/10). 
Hadir dalam acara itu,  Bupati Sergai Ir H Soekirman, Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto, SH, para Bupati/Walikota,  Kapolres se-Sumut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten/kota, Manajemen PT Pertamina (Persero), serta pihak terkait lainnya.

Sambutan Bupati Sergai Ir H Sokeirman, mengatakan Kabupaten Sergai saat ini belum ada konflik yang ditimbulkan karena persoalan alat tangkap antara nelayan. Beberapa konflik yang muncul hanya sebatas nelayan luar daerah yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Sergai, namun hal tersebut tidak signifikan.

Kekondusifan wilayah perairan dan nelayan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui dinas terkait yang selalu memberikan pembinaan yang baik dan pemberian bantuan alat tangkap kepada para nelayan yang membutuhkan,ujar Bupati Soekirman.

Sambutan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, SH, menyampaikan rakor ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik yang muncul di wilayah perairan Sumut khususnya, yang diakibatkan oleh ketidakpuasan nelayan tradisional terhadap aksi nelayan yang mempergunakan alat tangkap semi modern dalam menangkap ikan. Kasus yang terbaru adalah penembakan nelayan di Tanjung Balai sebagai akibat dari konflik alat tangkap tersebut, ujar Kapolda Sumut.

Kemudian yang ketiga penghargaan kepada para nelayan melalui bantuan sosial yang diberikan setelah proses verifikasi, serta yang keempat adalah pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola oleh BUMD. Diharapkan setelah dilaksanakannya keempat poin kesepakatan tersebut, maka akan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik antara nelayan.( Aripin )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *