Pemkab Sergai-KPK Gelar Rakor Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Prospeknews.com, Serdang Bedagai - Pemkab Sergai - KPK menggelar rapat koordinasi pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi, di aula T Rizal Nurdin Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (28/9).

Hadir dalam acara itu,Wabup Sergai H Darma Wijaya, Asisten Ekbangsos Ir H Kaharuddin, Staf Ahli Bidang Ekbang Drs. H Nasrul Azis Siregar, Tim Satgas 1 KPK RI Wilayah Sumut Azril Zah, serta Kepala OPD terkait.

Sambutan Tim Satgas 1 KPK RI Wilayah Sumut,Azril Zah, yang mengatakan,ini adalah tahun ke 3 kita bersama melakukan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi. Dalam rangka pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi ada namanya Tim Nasional Pencegahan Korupsi.Sekarang penerapan aplikasi dipergunakan 548 Provinsi  dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia.

Pada peningkatan kapabilitas APIP, diharapkan target nasional di level 3 serta kecukupan anggaran. Dana desa masuk pada rencana aksi mengingat banyaknya dana yang digelontorkan pada desa, maka agar lebih baik dari sisi tata kelolanya.

Karena kalau dibiarkan akan memberikan tiket kepada para kepala desa ke penjara.

Pada segmen Optimalisasi pendapatan daerah, diharapkan ada peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi data wajib pajak serta peningkatan penerimaannya.

Terakhir adalah aset daerah yang kebanyakan menjadi ganjalan peraihan opini WTP.Bahwa dengan pengelolaan aset yang baik akan menjadi nilai tambah bagi daerah. Koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan adalah tugas KPK.Yang menjadi target KPK adalah indeks persepsi korupsi bahwa penindakan tetap jalan, namun dari sisi pencegahan KPK membenahi sistem.

Sementara itu arahan dan bimbingan  Bupati Sergai ,Ir. H. Soekirman yang dalam sambutannya  diwakili Wabup Sergai H.Darma Wijaya mengatakan, " Korsupgah Terintegrasi KPK RI di tahun 2018 memberi sejumlah  program rencana aksi kepada pemrintah Kabupaten / kota se-Propinsi Sumut yang difokuskan pada perbaikan 3 sektor utama yaitu perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ),Pelayanan terpadu satu pintu(PTSP)",ujarnya.

Lebih lanjut Wabup Sergai mengampaikan diluar ketiga sektor tersebut bahwa KPK juga melihat ada beberapa hal lainyang juga perlu dibenahi diantaranya Penguatan peran aparat pengawasan internal prmerintah (APIP/Inspektorat), penerapan tambahan prnghasilan pegawai(TPP) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Selain juga termasuk   pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan barang milik daerah.( Aripin)

Related Posts: